TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori desa rentan rawan pangan.

Data itu berdasarkan hasil kajian pemetaan wilayah rentan rawan pangan, tahun 2017.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Wahyudi Asmar mengatakan, data desa rentan rawan pangan itu dilakukan kajian setiap 2 atau 3 tahun sekali.

• Update Supri Bocah Tenggelam di Kali Bekasi Ditemukan Tak Bernyawa Menyusul Ditemukannya Irfansyah

Sehingga, dapat dilakukan antisipasi serta pemunuhan kebutuhannya.

"Hasilnya terdapat 7 desa di 5 Kecamatan yang rentan rawan pangan,” kata Wahyudi, Jumat (13/12/2019).

Tujuh desa itu di antaranyaDesa Pantai Bahagian, Kecamatan Muaragembong, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya.

Kemudian Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur dan Desa Karangmulya, Kec adalah amatan Bojongmangu.

Wahyudi menerangkan, ada beragam aspek dan indikator penentuan wilayah kerentanan dan ketahanan pangan.

• Terungkap Cara Komunis Cina Membuat Indonesia Bungkam pada Kekejaman yang Dialami Bangsa Uighur

Di antaranya, aspek ketersediaan pangan dengan indikator rasio warung terhadap rumah tangga dan toko terhadap rumah tangga.

Kemudian, aspek keterjangkauan pangan dengan indikator rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah, rumah tangga tanpa akses listrik dan desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai.

• Polisi Mengungkap Jaringan Begal Pengincar Wisatawan di Kota Tua dengan Pelakunya Mayoritas Remaja

Terakhir, aspek pemanfaatan pangan dengan indikator rasio anak tidak bersekolah, rumah tangga tanpa akses air bersih, tenaga kesehatan terhadap penduduk, dan rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar.

"Maka dari itu Pemkab Bekasi selalu memastikan ketersediaan bahan pangan pokok (sembako) di pasar wilayah itu agar tetap tercukupi, termasuk saat libur natal dan tahun baru ini," jelas dia.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Bulog untuk menggelar bazzar pasar murah.

• Ini Rekam Jejak Maestro Keroncong Mus Mulyadi, Pernah Jadi Gelandangan Hingga Kelaparan

Sejumlah paket bahan pokok seperti telur, beras, gula, minyak, dijual seharga Rp 50.000 dari harga Rp 110.000.

"Kita dari awal sudah lakukan operasi pasar murah disejumlah wilayah. Bahan pokok itu bisa dijual setengah harga, karena kita subisi pakau APBD," kata dia.

Untuk mengetahui harga bahan pokok harian, pihak Dinas Ketahanan Pangan telah menyediakan informasi harga yang dapat di akses di laman www.bekasilab.biz.id/hasopangan.

• Derita Warga Babelan Berangkat Subuh Urus Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bekasi

Terungkap sebelumnya, derita warga di Babelan, Kabupaten Bekasi.

Amar (33), warga Babelan, Kabupaten Bekasi terpaksa harus berangkat subuh untuk mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi.

Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi terbilang sangat jauh untuk dijangkau warga Babelan.

Warga Babelan itu harus menempuh jarak 25 kilometer atau sekitar dua jam perjalanan untuk menuju Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat tersebut.

"Jauhlah pastinya itu, tapi kalau engga berangkat habis subuh nomor antreannya keburu banyak. Ini tadi sampai sekitar jam 7 aja dapat nomor antrean 18," ujar Amar, kepada Wartakota, Jumat (11/10/2019).

Amar menyebut dirinya menuju kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anaknya yang belum lama lahir.

"Ini mau buat akte kelahiran sama nanti mau dimasukin nama anak saya ke Kartu Keluarga (KK)," jelas dia.

• Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo Unggah Detik Penikaman yang Dialami Wiranto dari Sudut Lebih Jelas

Setelah menunggu sekitar 7 jam, akhirnya akte kelahiran anaknya selesai. Akan tetapi ia perlu kembali lagi dikarenakan nama anaknya belum dimasukkan ke KK.

"Tadi selesai jam 2 siang, tapi nanti harus baliknya. Anak saya belum dimasukkin ke KK, suruh datang lagi dua hari kedepan nanti tinggal ambil," ungkap Amar.

Menurut dia sebenarnya proses pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi terbilang cepat dan tanpa dipungut bayaran.

Akan tetapi, ia berharap, agar pengurusan dokumen seperti akte kelahiran maupun KK bisa di Kecamatan.

"Lebih baik dan bagus lagi bisa urus akte sama KK di Kecamatan masing-masing. Buat saya warga Babelan jauh soalnya kesininya. Di kecamatan kan baru bisa KTP saja," jelas dia.

• Tenaga Ahli Menko Polhukam Mengungkap Usus Halus Wiranto Mesti Dipotong 40 Cm

Warga Babelan lainnya, Setiadi Gunawan (43) bahkan harus mengambil cuti hanya untuk mengurus dokumen kependudukan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Dirinya hendak mengurus perbaikan Kartu Keluarga (KK).

"Tadi sempat ke Kecamatan tapi engga bisa harus di Disdukcapil. Tapi kan jauh pasti bisa seharian. Makanya saya rencanakan ambil cuti hari ini," kata dia.

Dirinya yang tiba sekitar pukul 09.00 WIB, harus pulang dengan tangan hampa. Pasalnya, perbaikan KK tidak bisa langsung selesai hari ini.

"Engga bisa hari ini, disuruh besok datang lagi. Tadi cuman sertakan syarat-syarat dan dokumen untuk bukti perbaikan," kata dia.

• Jalan Setiadarma Ambles di Tambun Sudah Diperbaiki Meski Dinilai Terkesan Hanya Asal Saja Diperbaiki

Dirinya sempat emosi dikarenakan telah ambil cuti tapi tidak langsung selesai.

Akan tetapi, petugas menyalahkan dirinya dikarenakan tidak menggunakan layanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis aplikasi WhatsApp.

"Lah mana tahu saya itu, engga sosialisasi atau pengumannya gitu. Saya aja baru dengar barusan," keluh dia.

Maka dari itu, ia menilai kehadiran pelayanan pengurusan KK, Akte dan lainnya di kecamatan setempat sangat dibutuhkan agar tidak perlu repot-repot jauh mengurus di kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

"Harapan saya si itu, semoga bisa urus di kecamatan. Mending kalau disini (Disdukcapil) langsung jadi, ini kan engga harus bolak-balik jauh," katanya.

Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Hudaya mengakui, seringkali mendapatkan keluhan tersebut.

Maka dari itu, sembari menyiapkan segala sarana dan prasarana agar segala layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa di Kecamatan.

Pihaknya menyiapkan layanan berbasis aplikasi WhatsApp hingga layanan kependudukan keliling di tiap Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan.

"Ini sudah jadi langkah dan rencana kedepan kami agar semua adminduk bisa di Kecamatan, warga Babelan, Muaragembong ya wilayah Kabupaten Bekasi bagian utara tak perlu jauh-jauh," ungkap dia.

Hudaya menyebut yang menjadi kendala pelayanan belum bisa di Kecamatan dikarenakan masih membutuhkan tanda tangan basa dirinya sebagai Kepala Dinas.

"Secara atura seperti itu, tapi kita coba terapkan invoasi tandatangan elektronik jadi warga, tapi perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil di area Pemkab Bekasi, bisa di kecamatan," katanya.

Penulis: Muhammad Azzam

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Terungkap Sebanyak Tujuh Desa di Kabupaten Bekasi Masuk dalam Kategori Rentan karena Rawan Pangan