TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berbeda pendapat terkait pengendalian banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sindiran kepada Anies Baswedan.

Saat itu Anies Baswedan disindir terkait normalisasi sungai Ciliwung yang tak terpenuhi sepanjang 33 km.

Sindiran itu lantas ditanggapi oleh Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan, banjir di Jakarta disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan,"

"Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak bisa mengendalikan airnya," jelas Anies, dilansir kanal YouTube KompasTV, Rabu (1/1/2020).

Selain itu, Anies juga menyampaikan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Maret 2019.

"Kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir cukup ekstrem," ujar Anies Baswedan.

Anies menyampaikan penyebab terjadinya banjir karena pengendalian air yang kurang.

"Kuncinya ada pada pengendalian air, sebelum masuk ke kawasan pesisir,"

"Kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut jika dua bendungan sudah terselesaikan, volume air yang masuk di kawasan pesisir dapat dikendalikan.

Sehingga, menurut Anies jika volume air bisa dikendalikan, maka akan terbebas dari banjir.

Sebelumnya diketahui, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa satu diantaranya sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek adalah karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda.

Dua bendungan itu adalah Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Menurut Basuki, lambatnya penyelasaian kedua bendungan itu terjadi karena sulitnya mendapatkan izin pembebasan lahan dari masyarakat setempat.

"Kemudian, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahannya sudah 90 persen lebih hampir 95 persen, kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai," kata Basuki, dilansir YouTube Berita Satu, Rabu (1/1/2020).

Lebih lanjut, Basuki menaruh harapan besar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

"Mudah-mudahan dengan beberapa program itu akan mengurangi atau menambah kesiapsiagaan kita,"

"Menghadapi musim-musim hujan berikutnya yang mungkin menjadi lebih besar dari apa yang kita rasakan hari-hari ini," jelas Basuki Hadimuljono.

Menurut BMKG, Basuki menyampaikan musim hujan akan terjadi sampai Februari 2020.

Sindiran Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkap kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait normalisasi yang belum rampung di Sungai Ciliwung.

Basuki Hadimuljono menyebut normalisasi Ciliwung baru terealisasi sepanjang 16 km dari total 33 km.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," kata Basuki.

Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir.

Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi.

"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkap Basuki.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR bersama pihak terkait akan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat normalisasi.

Bertujuan supaya bisa menekan rendaman di titik-titik banjir.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodotan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter di antaranya sudah kita kerjakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan untuk merealisasikan hal itu, dukungan masyarakat lewat izin pembebasan lahan amat sangat dibutuhkan.

Sebab, tujuan normalisasi menyangkut kepentingan bersama.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat,"

"Alhamdulillah menurut beliau (Anies Baswedan) masyarakat sudah diskusi dan Insya Allah masyarakat bisa menerima itu,"

"Mudah-mudahan bisa kita tangani," jelasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)