Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalan Pesepeda Sudirman-Thamrin: Bila Perlu, Bongkar

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.

"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Desakan DPR

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Menurut politikus dari Fraksi Nasdem ini, keberadaan jalur sepeda itu menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di jalan raya.

Ia menyebut, bila itu dibiarkan, nantinya akan ada permintaan istimewa untuk para pengguna kendaraan lainnya.

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," kata Sahroni rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Politikus Nasdem itu berharap Kapolri mengintruksikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono untuk segera membongkarnya. Sehingga nantinya kawasan tersebut tak lagi ada kendaraan yang merasa terdiskriminasi.

"Mohon kiranya pak kapolri dengan jajarannya terutama ada korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari juga meminta Kapolri segera menindaklanjuti permintaan tersebut karena bila tetap dipasang akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara pengguna jalan.