TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Polda Metro Jaya berencana memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris mengenai laporan yang dilayangkan Deolipa Yumara soal dugaan pelanggaran Undang Undang (UU) Perlindungan Anak pada polemik SDN Pondok Cina 1.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan, terkait rencana itu saat ini penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tengah menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Depok Mohammad Idris tersebut.

"Nanti dijadwalkan oleh penyidik ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Jum'at (23/12/2022).

Kendati demikian, Zulpan belum menyebutkan detail perihal jadwal pemanggilan terhadap Mohammad Idris mengenai kasus tersebut.

Adapun dalam proses laporan yang dilayangkan Deolipa Yumara terhadap Idris, Zulpan mengatakan sejauh ini laporan tersebut masih terus berproses.

"Itu sedang berproses, saya rasa tidak ada masalah ya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Deolipa Yumara telah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuatnya untuk Wali Kota Depok Muhammad Idris perihal dugaan pelanggaran perlindungan siswa SDN 01 Pondok Cina.

"Yang digali adalah mengenai sejauh mana anak-anak ini mengalami gangguan kesehatan mentalnya. Gangguan fungsi sosialnya, terus sejauh mana mengalami sakit hati atau kekecewaanya," kata Deolipa Yumara kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2022).

Selain ditanya mengenai kondisi siswa tersebut, penyidik disebut Deolipa juga menanyakan perihal kondisi orang tua murid di sekolah tersebut.

Deolipa yang juga kuasa hukum orang tua murid SDN 01 Pondok Cina menyebut, dirinya menjelaskan kepada penyidik tentang sikap orang tua mengenai persoalan sengketa lahan SD itu.

"Bagaimana ditanya juga upaya wali murid (orang tua murid), bagaimana wali murid menyikapi ini. Wali murid banyak yang menderita karena persoalan ini," jelasnya.

Dikatakan Deolipa, persoalan SDN 01 Pondok Cina yang sudah terjadi pada November 2022 lalu itu berdampak pada psikologis siswa-siswi sekolah itu.

Menurutnya, efek psikologis itu lantaran selama polemik itu berlangsung siswa-siswi sekolah tersebut tak bisa mendapat pembelajaran karena tak ada guru.

"Karena gak ada guru itu minggu pertama dan kedua (siswa) banyak yang nangis, kecewa, sedih karena gak bisa belajar," pungkasnya.