Gerindra Berubah Sikap: Tolak Kenaikan BBM dan RAPBN-P
Gerindra berubah sikap. Melalui Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Yulis Sulistyawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gerindra berubah sikap. Melalui Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Alasannya, kenaikan harga BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya. Anggaran dana penurunan subsidi juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat.
Menurut Fadli Zon, syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. "Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegas Fadli Zon kepada Tribunnews.com, Senin (17/6/2013).
Lanjut dia, Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.
Namun, anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa?
"Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri."
"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 trilyun menjadi Rp. 210 trilyun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," jelasnya.
Selain itu, dalam RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Sementara pendapatan pajak turun Rp 53,6 trilyun, sedangkan belanja naik Rp 39 trilyun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 trilyun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 trilyun menjadi Rp 233,5 trilyun.
"Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," cetusnya.
