Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Gunadha.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Gerindra) menolak keras rencana tes keperawanan terhadap seluruh siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Penolakan partai besutan Prabowo Subianto ini, ditegaskan oleh Ketua Perempuan Indonesia Raya (Pira), Endang S Thohari. Pira, merupakan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra.

"Rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih untuk melakukan tes keperawanan setiap siswi SMA di sana, adalah bentuk diskriminasi gender, kami jelas menolak hal itu," kata Endang S Thohari, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Tribunnews.com, Selasa (20/8/2013).

Ia menjelaskan, keperawanan adalah hal yang bersifat pribadi bagi perempuan. Karenanya, tidak etis bila negara melalui disdik "menyentuh" wilayah pribadi tersebut.

Endang mengkhawatirkan, tes tersebut akan merugikan perempuan secara psikologis. Dalam aspek keuangan daerah, tes seperti itu juga menambah pengeluaran pemerintah untuk hal tak penting.

"Daripada dana dihabiskan untuk tes keperawanan, lebih baik digunakan untuk membangun sekolah bagi kaum miskin yang lebih membutuhkan," tandasnya. 

Seperti berita yang diberitakan secara ekslusif oleh Tribunnews.com, 19 Agustus 2013, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berencana menyiapkan seluruh siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan pada tahun 2014.

Tes tersebut, sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu, kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik, juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.