TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto memberikan perhatian atas kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami tekanan, dimana transaksi berjalan tengah defisit.

Menurutnya, hal itu antara lain terjadi karena banyak mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah besar, yakni 600 ribu barel per hari kali 100 dolar Amerika Serikat (AS) lebih.

Oleh karena itu, kata Endriartono, Indonesia tidak boleh lagi tergantung dengan BBM. Apalagi Indonesia memiliki sumber energi lain yang cadangan potensinya jauh lebih banyak dibanding BBM. Seperti batubara, dan gas.

"Tapi kita tidak pernah mau memperdayakan. Malah kita mengekspor batubara dan gas yang ada. Gas tidak akan dieksploitasi kalau belum ada pembeli. Batubara kita sekarang menjadi pengekspor terbesar di dunia. Sementara kita harus mengimpor dalam jumlah besar minyak bumi, lalu kita mesti menggeluarkan devisa yang cukup besar untuk impor ini, " ucapnya prihatin akan kondisi ini, usai satu jam bertemu Komite Konvensi Capres Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Menurutnya, bangsa ini harus segera melakukan konversi BBM ke batubara dan gas. Kebijakan gas dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri secara maksimal seperti transportasi harus segera dimulai. Jika ini yang terjadi, maka negara tidak perlu menghamburkan dana besar untuk memberikan subsidi dan mengimpor BBM dalam jumlah sangat besar. Alhasil devisa pun dapat dihemat.

Dia akui, bahwa pembangunan infrastruktur dua energi ini tidak murah untuk bisa didistribusikan.

"Tapi berapa mahalnya? Seberapa pun mahalnya itu kalau kemudian kita bandingkan dengan biaya subsidi yang mencapai 300 triliun per tahunnya. Ini menjadi murah. Apalagi setelah itu kita tidak akan mengeluarkan dana besar lagi buat subsidi BBM kalau sudah berjalan," tuturnya.

Tingkatkan Taraf Hidup Petani

Hal lainnya yang membuat dia prihatin adalah sebagai negara agraria, Indonesia tercatat sebagai pengimpor produk-produk agraria terbesar di dunia. Seperti para pelaku impor beras, kedelai, jagung, singkong pun terbesar di dunia.

Sementara di sisi lain, para petani sendiri yang jumlahnya puluhan juta orang, hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurutnya perlu terobosan menolong para petani. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan memiliki kebijakan ketahanan pangan.

"Caranya itu dengan meningkatkan produksi pertanian. Bukan dengan menaikkan harga produk pertanian. Karena ada kelompok rakyat miskin lainnya yang kalau harga naik, maka mereka menjadi korban," ujarnya.

Jadi, tegas dia, meningkatkan pendapatan para petani bukan dengan menaikkan harga produk. Tetapi langkah meningkatkan produksinya itu yang harus ditempuh.

"Kalau intensifikasi sudah maksimal dan sudah tidak mampu lagi meningkatkan produksi, maka langkah ekstensifikasi. Tanah-tanah yang sekarang ini menanggur oleh pemerintah segera dibagikan kepada para petani dengan sertifikat hak pakai, yang tidak boleh diperjual-belikan oleh petani," tuturnya.

Dengan kebijakan itu, dia optimis lahan pertanian akan bertambah dan dengan sendirinya produksi pertanian semakin meningkat pula. Sehingga pendapatan dan kehidupan para petani bisa diangkat.