TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2014 sebagai tahun politik berpotensi membuat anggota DPR RI tak bekerja maksimal. Karena mereka juga tercatat sebagai caleg DPR RI dalam pemilu legislatif 2014 sehingga akan lebih mengurus daerah pemilihannya ketimbang bekerja untuk rakyat.

Fraksi Partai Hanura DPR RI mengaku membuat peraturan ketat untuk anggotanya selama tahun 2014, sehingga memastikan mereka tak sibuk mengurus dapilnya, dan mengabaikan pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Bahkan, untuk pengetatan tugas kedewanan, Hanura membuat sanksi tegas.

"Tak bisa kita pungkiri, bahwa teman-teman yang diberi amanah oleh rakyat dapat menyelesaikan tugasnya. Sehingga kewajiban di DPR tak terbengkalai. Khusus Fraksi Hanura, kami komit melaksanakan kewajiban sampai akhir," ujar Ketua Fraksi Hanura, Sarifudin Sudding di DPR, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Sudding menegaskan, meski mendekati pemilu, 17 anggota Fraksi Partai Hanura tetap bertugas sebagaimana mestinya sebagai wakil rakyat. Mereka yang mengabaikan tugas kedewanan akan menghadapi sanksi peringatan keras dari Fraksi maupun partai.

"Kalau tiga kali tidak hadir dalam rapat paripurna dan rapat komisi, saya akan berikan teguran. Surat kami akan layangkan kepada mereka lewat Sekretaris Fraksi. Sudah banyak anggota yang mendapatkan teguran," ujar Sudding yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.