TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menganggap sebuah terobosan  bagus terkait ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo yang mengusulkan negara menanggung pembiayaan partai politik dengan anggaran dana Rp1 triliun pertahun.

"Bagi saya itu baik, karena akan memecahkan mata rantai bagaimana biaya parpol selama ini. Terobosan yang bagus untuk menyelesaikan polemik biaya parpol," kata Misbakhun, Senin (9/3/2015).

Menurutnya, dengan mekanisme itu, maka parpol, mau tak mau akan dipaksa mengikuti mekanisme penganggaran negara yang ketat. Selain itu, lanjutnya, parpol diharuskan mengikuti aturan transparansi dan audit keuangan negara yang ketat serta memiliki konsekuensi hukum.

Ia kemudian menyarankan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera menyusun, dan mengusulkan dasar hukum lebih kuat, lebih detil terkait rencana itu. Ia yakin, aturan yang baik akan disambut respons positif dari Parlemen.

Secara khusus, Misbakhun juga mengusulkan agar rancangan aturan itu menguatkan kewajiban transparansi dana serta proses audit dana negara yang digunakan parpol. Menurutnya, parpol harus dituntut transparan, dimana setiap dugaan pelanggaran harus disertai sanksi yang tegas.

"Asal itu memadai dari sisi aturan dan dasar hukumnya, maka itu adalah ide dan terobosan untuk mencari jalan keluar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik hingga Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.