TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, tidak sependapat jika saat ini partainya berencana memberi dukungan kepada pemerintah.

Menurut Akbar, Golkar seharusnya mengutamakan penyelesaian perselisihan kepengurusan ketimbang membahas agenda politik lainnya.

"Prioritas pertama, selesaikan persoalan internal," kata Akbar di Cilandak, Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Akbar menuturkan, permasalahan di internal Golkar hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah nasional.

Dengan begitu, semua kubu yang berseteru dapat bersaing secara fair untuk terpilih menjadi pimpinan Golkar.

Mantan Ketua DPR itu melanjutkan, konflik berkelanjutan di internal Golkar akan membuat partainya terus terpuruk.

Ia berharap hal itu disadari semua pengurus dan kader Golkar mengingat pada 2017 Golkar akan menghadapi pilkada serentak.

"Setelah munas, kalau nanti katakanlah ada perubahan, ada pimpinan baru, apakah akan mendukung pemerintah, ya kita hormati," ucap Akbar.

Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali.

DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.

Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.

"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Penulis : Indra Akuntono