Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Munaslub Golkar terus mempersiapkan gelaran yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali. Salah satu pembahasan yakni mencegah adanya politik uang di arena Munaslub

Ketua Organizing Committe (OC) Munaslub Golkar, Zainudin Amali mengatakan munculnya wacana biaya akomodasi untuk peserta daerah dikumpulkan menjadi satu ke panitia Munaslub. Pasalnya, calon ketua umum biasanya bergerak sendiri membantu akomodasi peserta daerah.

Amali mengatakan wacana kandidat menyetor uang akomodasi kepada panitia dilakukan agar Munaslub berjalan lebih transparan. Usulan nominal yang disetor sempat disinggung yakni Rp20miliar per calon.

"Itu candaan di antara kita. Berapa sih? Ada yg ngomong begini begitu. Yang muncul angka 20 (miliar). Dan itu belum jadi keputusan. Hanya supaya gimana tidak main uang," kata Amali di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Amali mengatakan dalam pertemuan panitia muncul angka yang bervariasi. Konsep tersebut belum menjadi kesepakatan rapat.

"Bervariasi sih angkanya. Ada angka angka di bawahnya. Ada yang Rp5 milar , Rp1miliar. Ya udahlah sekalian Rp20miliar. Itu opsi. Kalau teman teman ada cara juga silakan," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Namun, Amali menyatakan calon ketua umum yang tidak memiliki dana Rp20miliar tetap diberikan kesempatan bertarung dalam Munaslub asalkan mendapatkan dukungan yang disyaratkan AD/ART. Ketika ditanyakan mengenai kebutuhan anggaran Munaslub, Amali menuturkan pihaknya belum menghitung.

"Kami masih kalkulasi. Belum hitung-hitung. Yang besar soal akomodasi," ujarnya.

Amali menjelaskan wacana menyetor dana kepada panitia agar peserta tidak mengetahui kandidat yang memberikan biaya akomodasi. Hal itu dilakukan agar peserta Munaslub mengikuti gelaran tersebut tanpa tekanan.

"Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa. Jadi tidak ada calon yang secara langsung memberikan. Itu utamanya. Bukan untuk narik dari calon," kata Amali.