Demo Susulan Tak Perlu Terjadi Jika Presiden Jokowi dan Kapolri Tegas Soal Kasus Ahok
"Jangan seperti sekarang Presiden Joko Widodo bolak-balik ke Ormas, Bareskrim dan Polisi membuat pernyataan yang mengesankan kegamangan,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai tidak perlu adanya demo susulan setelah aksi 4 November 2016.
Hal itu terjadi jika Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan pernyataan serta langkah tegas terkait kasus dugaan penistaan agama.
"Jangan seperti sekarang Presiden Joko Widodo bolak-balik ke Ormas, Bareskrim dan Polisi membuat pernyataan yang mengesankan kegamangan dalam memproses Ahok," kata Sodik, Jumat (11/11/2016).
Bahkan, kata Sodik, Bareskrim datang ke MUI untuk mempertanyakan status fatwa.
Sodik mengatakan kasus dugaan penistaan agama merupakan persoalan keadilan hukum.
"Soal kesamaan manusia Indonesia di depan hukum Pemerintah khsusunya Polri terkesan gamang," katanya.
Tito Karnavia, dinilainya seperti mendapat beban berat dengan kasus Ahok saat ini.
"Tito yang pintar bersih dan cemerlang itu terasa lain seperti ada beban," kata Politikus Gerindra itu.
Menurut Sodik, sikap Tito berbeda dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sodik menilai Gatot lebih tegas, aspiratif dalam menjaga NKRI.
"Kapolri banyak mutar-mutar kurang aspiratif dan lebih menjaga satu orang Ahok, dari pada keamanan dan keutuhan NKRI," kata Sodik.
Sodik mengingatkan penista agama bila tidak diproses dengan adil maka akan terulang kembali.
"Ini ancaman bagi kerukunan ummat yang akkhirnya gangguan untuk stabilitas NKRI," kata Sodik.
