TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi 4 November lalu yang melibatkan ratusan ribu muslim, sedikit banyak telah mempengaruhi proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Presiden Joko Widodo pun ikut bereaksi.

Namun demikian hal tersebut harus tetap dianggap sebagai bagian dari demokrasi menurut Ketua Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henrik Lokra.

Ekspresi para peserta aksi biar bagaimanapun juga harus dihargai semua pihak.

"Itu ekspresi demokrasi, itu harus diberi ruang, tapi tidak anarkis, ada tapinya. Ini negara hukum, tidak boleh anarkis," ujarnya dalam diksusi yang digelar di Restoran Tjikini, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo PC Siswantoko juga membenarkan pernyataan Pendeta hendrik Lokra.

Kata dia semua orang di negeri ini harus diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

"Ini menjadi pemandangan demokratis yang luar biasa, setiap orang diberi hak untuk mengutarakan pendapatnya. Ini bentuk kematangan demokrasi, meskipun kita sayangkan ada kericuhan di situ," ujarnya.

Aski 4 November lalu atau yang dikenal sebagai aksi 411 adalah aksi untuk menuntut pemerintah agar bersikap tegas atas kasus hukum yang menjerat Ahok.

Aksi yang diikuti oleh ratusan ribu peserta itu berakhir ricuh, seteah sejumlah demonstran dan Polisi terlibat aksi saling lempar dan baku hantam.