Keempat, jumlah DPSLN kontradiksi dengan statistik buruh migran yang sering disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Seperti di Kualalumpur DPSLN 274.026 pemilih, angka ini diperkirakan hanya 10% dari perkiraan jumlah buruh migran yang bekerja disana mencapai 2,5 juta orang.

Berdasarkan beberapa temuan diatas, Migrant Care mendesak KPU dan Pokja Pemilu Luar Negeri lebih serius melakukan perbaikan data pemilih secara berkualitas.

"KPU juga diharapakan membangun kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dalam membenahi DPSLN sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) PEMILU 2019. DPS dalam negeri berjumlah 185.639.674 pemilih, terdiri dari 92.843.299 pemilih laki-laki dan 92. 796 375 perempuan.

DPS luar negeri berjumlah 1. 281.597 pemilih, jumlah pemilih laki-laki mencapai 666.160 orang dan pemilih perempuan mencapai 615.437 orang. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) luar negeri mencapai 338, titik kotak suara keliling mencapai 461, dan titik pos mencapai 154.

Jumlah DPSLN ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah DPTLN pada PEMILU 2014 yang mencapai 2.038.711 pemilih yang notabene menjadi dasar penyusunan DPSLN PEMILU 2019. Berdasarkan data Kemenlu per Agustus 2017, jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri mencapai 4.732.555 orang dengan rincian 2.862.495 (buruh migran berdokumen) dan 1.870.060 (buruh migran tidak berdokumen).

Sedangkan data BNP2TKI menunjukkan data yang berbeda, berdasarkan data penempatan sepanjang tahun 2011-2018 ada 2.955.160 buruh migran Indnesia di luar negeri.

Sedangkan data Bank Indonesia memperkirakan jumlah buruh migran 4,5 juta berbasis pada remitansi yang dikirim buruh migran. Apalagi jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah keseluruhan buruh migran Indonesia di luar negeri yang mencapai 7 juta.