PT PAL Garap Kapal Perang Canggih Pesanan TNI AL Senilai Rp 1,6 Triliun
PT PAL (Persero) saat ini tengah mengerjakan kapal perang handal yang akan menjadi alutsista terbaru untuk TNI AL, yakni Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 m
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - PT PAL (Persero) saat ini tengah mengerjakan kapal perang handal yang akan menjadi alutsista terbaru untuk TNI AL, yakni Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter.
Sebanyak dua unit KCR lengkap dengan Sensor Weapon Control (SEWACO) yang tengah digarap ini memiliki nilai Rp 1,6 triliun.
"Dalam 24 bulan ke depan, kapal perang jenis KCR ini sudah harus diserahkan. Kapal perang ini harus tepat waktu dan tepat mutu, jangan sampai ada spek dikurangi," kata Sekjen Kemenhan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, Senin (25/2/2019).
Agus menerangkan bahwa kapal perang itu punya batas waktu masa operasional. Kalau sampai di atas 30 tahun biaya perawatan bisa lebih mahal daripada membeli baru. Untuk itu, Kemenhan mempercayakan pada PT PAL untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL.
"KCR ini komplit dengan sistem persenjataan. KCR yang saat ini kami punya ditarik dulu untuk dilengkapi sistem SEWACO," sambungnya
Nilai kontrak Rp 1,6 triliun itu jauh lebih efisien jika membeli dari luar negeri.
Selama 24 bulan itu dikerjakan bersama vendor lain. Semua harus dijerjakan tepat waktu.
Agus minta jangan ada penggelembungan harga yang tidak sesuai, semuanya harus sesuai standar setiap satuan harga.
"Ini kapal perang bukan kapal kardus yang di laut," tandas Agus.
Dirut PT PAL, Sudiman Saleh, berharap ada percepatan pengerjaan KCR-KCR tersebut.
Diakui bahwa mengerjakan alutsista tidak seperti membeli mobil yang setiap saat komponen bisa didatangkan. Barang yang dibeli harus tanda tangan dulu baru bisa tiba.
"Industri lokal kami maksimalkan. Begitu juga kandungan lokal juga mendapat porsi hingga 23 persen. Namun terkait engine dan sistem persenjataan mendapat perhatian serius," tukas Budiman.
Hadir pula dalam Penandatangan MoU itu sejumlah BUMN seperti PT Krakatau Steel dan BUMN yang lain yang terkait dengan industri pertahanan nasional maritim.
Selain mereka ada juga puluhan BUMS terkait yang lain. Sejumlah pejabat di TNI AL juga dihadirkan.
