TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kordinator Bidang Maritim Rizal Ramli mengkritik program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang diusung Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.

Menurut Rizal program bantuan tersebut tidak akan bisa menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.

"Penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa hanya dengan bagi-bagi kartu," kata Rizal di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca: Sindir Kubu Jokowi-Maruf Soal Kartu, Fadli Zon Sebut Nanti Ada Kartu Indonesia Bodoh : Cara Kuno !

Penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia menurutnya hanya bisa dilakukan dengan pembenahan kurikulum pendidikan menengah ke bawah selain dengan perbaikan kualitas tenaga pendidik.

"Penghapusan Ujian Nasional (UN), stategi kompetisi nasional dan regional (dengan alokasi minimal Rp 20 triliun), perbaikan kualitas guru, dan UU Land Grant serta bebas pajak universitas," katanya.

Ia mengatakan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini terbilang mengkhawatirkan. Berdasarkan PISA index, yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains anak-anak usia di bawah 15 tahun, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara.

Selain itu berdasarkan QS World University Rankings, dari 500 besar Dunia hanya 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yaitu UI (277), ITB (331), dan UGM (402).

"Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi. Pemilihan rektor harus dikembalikan ke Senat Guru Besar lagi agar tidak terjadi campur tangan politik dan permainan uang," pungkasnya.