Atas masalah yang ada di lembaga tersebut, anggota komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan kemenkumham.

Hal itu khusus membahas lapas dan menjadi prioritas utama di komisi III.

"Ini ada yang salah, harus ada langkah-langkah yang serius dilakukan," tuturnya.

Selama ini, kata Hinca, pihaknya sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan revitalisasi.

Namun, hingga saat ini hasil yang didapat belum juga membuahkan hasil dan lapas masih menjadi hilir peredaran narkotika.

"Saya kira dirjen PAS harus minggir, harus digantikan yang baru. Ini soal bangsa, ini bukan soal uji coba," tegasnya.

Sementara itu, mantan menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra yang menilai lambannya penanganan lapas.

Pasalnya, sejak saat ia menjabat sebagai menteri 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah.

"Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk," kata Yusril, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, harusnya ada penambahan lapas atau rutan.

Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, ia bisa membangun lapas Cipinang dan Salemba.

"Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujar Yusril.

Untuk itu, Yusril menilai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan.

Orang itu spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara, karena dia yang harus mengerti masalah penjara.

"Kalau tidak bisa dirubah pemimpinnya, ya akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan dan sebagainya," katanya.