7 Kepala Daerah Perempuan yang Ditangkap KPK: Bupati Talaud hingga Ratu Atut
KPK telah menangkap banyak pejabat dan penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap atau korupsi. Tujuh orang di antaranya adalah
Penulis: Malvyandie Haryadi
Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno dikenai vonis 5 tahun penjara atas kasus suap, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/4/2018). Siti Masitha didakwa menerima suap senilai Rp 7 miliar. Namun, dari jumlah itu, uang suap yang dinikmati terdakwa hanya Rp 500 juta.
Wali kota bersama dengan Amir Mirza Hutagalung, diduga mengetahui dan menyetujui pemberian uang suap dan pungutan dari berbagai proyek senilai Rp 8,8 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang semula berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024.
4. Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Kaltim, Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Rita bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin, menerima gratifikasi uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.
5. Bupati Subang Imas Aryumningsih
Mantan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih divonis 6,5 tahun penjara. Ia juga dikenakan denda Rp 500 juta, subsider kurungan tiga bulan. Vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Senin (24/9/2018).
Miftahhudin diduga memberikan suap untuk Imas, dan dua pejabat lainnya sebesar Rp 1,2 miliar untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.
6. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (20/12/2013). Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu Tubagus Chaeri Wardana, adiknya, dalam kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
7. Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip
Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK OTT Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, Selasa (30/4/2019), 11.20 Wita. Diketahui, kasus dugaan korupsi Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, mengenai kasus korupsi penyalahgunaan dana APBD Pemkab Talaud 2018. (tribun network)
