Salah satunya soal dukungan di Pemilu Presiden.

Meski partainya telah menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi, Bara justru menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf.

Berikut wawancara wartawan Tribun Network Rizal Bomantama dengan Bara Hasibuan.

Pak Drajad Wibowo mengatakan sejumlah elite PAN sudah melakukan pembahasan informal untuk memberikan sanksi kepada anda karena berseberangan dengan sikap partai di pilpres 2019 serta dianggap mempermalukan partai. Bagaimana tanggapan Anda?

Yang mendukung Pak Jokowi di PAN bukan hanya saya. Kenapa hanya saya yang dijadikan target? Baik DPP atau DPD ada yang mendukung Jokowi. Seperti dari Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan sudah terlebih dahulu mendukung Pak Jokowi.

Bahkan mantan Ketua Umum PAN Pak Soetrisno Bachir memang tidak secara terbuka mendukung Jokowi. Begitu juga dengan Wali Kota Bogor Pak Bima Arya yang bahkan beberapa hari sebelum hari tenang mengadakan acara untuk dukung Jokowi.

Jadi, kalau sanksi diberikan kepada saya harus dilihat dulu apakah karena hanya faktor itu atau ada faktor lain. Kalau karena itu saja faktornya, kenapa hanya saya? Tokoh lain yang juga mendukung Jokowi harusnya diberi sanksi atau pemecatan yang sama.

Bagaimana dengan grasroot PAN?

Pernah ada survei yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen pemilih PAN menyatakan dukungan. Jadi, tak hanya dari elite, tapi dari pemilih PAN juga mendukung Pak Jokowi.

Apakah sudah dibicarakan secara internal?

Belum. Nanti akan ada rapat pasti disampaikan, tapi saya belum tahu kapan. Di sebuah partai kan banyak suara dan pasti itu akan disampaikan dan ditampung.

Sudah dibicarakan dengan partai koalisi lain khususnya Gerindra?

Saya tegaskan lagi bahwa komitmen PAN kepada Prabowo-Sandi secara de facto selesai tanggal 17 April 2019. Setelah itu partai berhak menentukan sendiri nasibnya. Partai lain juga sama, seperti PKS. Kalau mau menentukan sendiri nasibnya setelah 17 April 2019, ya itu hak mereka.

Hal itu adalah kebijakan internal kami dan tidak untuk dibicarakan dengan pihak lain.TKN Jokowi-Maruf Amin mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta posisi ketua umum MPR atau DPR dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin.