Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menantang mengaudit Situng milik KPU RI.

Sebab, mereka berpandangan Situng tersebut penuh masalah, khususnya yang merugikan kubu paslon Prabowo-Sandiaga.

Baca: Demokrat Tak Sejalan dengan Prabowo soal Tolak Penghitungan Suara Pilpres di KPU

Menanggapinya, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengaku pihaknya siap untuk di audit.

Apalagi sedari awal Situng mereka juga sudah pernah diaudit.

"Kami siap. Sejak awal kita memang sudah di audit," terang Hasyim di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Ia juga mengatakan, beberapa kali KPU sudah memenuhi protes keberatan dari kubu BPN, terutama soal kesalahan input data formulir C1 ke Situng.

Bila BPN ternyata memiliki temuan baru soal kesalahan data Situng, KPU siap untuk kembali mengklarifikasi permasalahan tersebut.

Lanjut Hasyim, KPU mengingatkan kepada BPN Prabowo-Sandiaga untuk menyampaikan dugaan kesalahan input dara Situng tersebut lebih dulu.

Baru kemudian data versi BPN dan KPU dicocokkan.

Ia juga mengimbau agar BPN Prabowo-Sandiaga mengikuti proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang hingga kini masih terus berlangsung.

"Segala macam hal keberatan, data, disampaikan ke KPU. KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal sudah berkali-kali diajukan dan diurus. Disampaikan ke KPU, nanti kita saling cek (data) aja. Kan rekapitulasi yang manual juga berjalan. Saya kira begitu," katanya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara tingkat nasional yang saat ini tengah dikerjakan KPU RI.

Lewat tim pakar IT Laode Kamaluddin, BPN memaparkan hasil penghitungan internal Pemilu Presiden 2019.

Berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa Pukul 00.00 WIB, suara pasangan Jokowi-Maruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara.

Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga unggul," kata dia dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.

Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," ujarnya.

Selain itu, Agus Maksum yang menjabat sebagai ketua Tim Cyber BPN menyebut ada penggelembungan suara di Jawa Timur.

Baca: Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019, Jokowi Serahkan ke KPU, Ini Respons Sandiaga, Demokrat hingga KPU

Salah satu buktinya, ia mendapati 485 ribu Kartu Keluarga Palsu di wilayah tersebut. Berangkat dari sana, ia menantang KPU untuk mengaudit forensik Situng miliknya.

"Ada juga yang lebih parah KTP nya palsu. KTP nya bernomor 01, 02, 03, itu di dalam nomenklatur NIK RI. Itu ada nggak? Tapi itu muncul berkali-kali, protes berkali-kali tapi tidak diurus," kata dia, dalam kesempatan yang sama.