Menurut Riza, yang harus menjadi fokus bukanlah berada di dalam pemerintahan atau oposisi.

Melainkan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara.

"Kalau kami di dalam (pemerintahan) cuma masuk dan duduk tapi engga berkontribusi apalagi malah korupsi, itu engga baik untuk rakyat, lebih baik di luar berikan kritik dan konstruktif. Sebaliknya di luar (pemerintahan) tapi cuma bisa teriak-teria dan engga bisa berikan masukan konstruktif kan engga baik juga," tuturnya.

Riza mengatakan, kemungkinan ketiga opsi tersebut akan diputuskan pada Rakernas pada September mendatang.

Prabowo yang diberi kewenangan memutuskan sikap politik akan mendiskusikannya dengan ‎pengurus serta kader Gerindra.

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikanya," katanya.

Baca: PKS: Isu Penumpang Gelap Pertama Kali Dihembuskan Gerindra, Silakan Diselesaikan

Menurutnya dalam event nasional yang masih dimatangkan konsepnya tersebut, ada tiga agenda yang akan digelar partai Gerindra.

Pertama yakni evaluasi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, serta terkahir, menetukan sikap politik partai Gerindra ke depan.

PKS yakin Gerindra oposisi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tetap yakin partai Gerindra akan tetap bersama PKS menjadi partai oposisi.

Meskipun, saat ini Gerindra berkomunikasi intensif dengan PDI Perjuangan.

Baca: Cara Markus Nari Rintangi Proses Hukum Kasus Korupsi E-KTP

Baca: Perang Dagang AS-Cina Makin Sengit, Jerman Bisa Keruk Untung

Baca: 8 Pelajar di Tegal Terjaring Satpol PP Saat Membolos Sekolah

Menurut Mardani Ali Sera di negara demokrasi yang sehat perlu ada partai penyeimbang atau oposisi yang kuat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Dengan adanya Gerindra menurut Mardani oposisi akan kuat sehingga demokrasi menjadi sehat.

"Walaupun lagi tidak ada kemampuan dari PKS apalagi saya pribadi untuk memaksa siapapun," katanya.