TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik soal rencana anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut Fahri, rancangan anggaran itu dinilai aneh. Sebab, pemerintah mengandalkan investasi swasta untuk membangun ibu kota baru.

Ia menilai, hal tersebut sangat mustahil menggunakan uang pihak asing untuk membangun ibu kota.

"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu. Itu yang saya bilang," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Baca: Survei KedaiKOPI Ungkap Banyak Warga Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan

Ia pun mengaku heran dengan sumber anggaran pemindahan ibu kota yakni hampir Rp 500 triliun atau lebih tepatnya Rp 466 triliun.

Fahri lantas membandingkan sulitnya DPR meminta anggaran untuk gedung baru sekitar Rp 400-600 miliar yang terhambat hingga kini.

"Nah, tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp 500 triliun itu mustahil. Jadi agak sulit maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan presiden yang menanggung gitu loh," ucap Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyebut, pemerintah tidak memperhatikan dengan detail soal kajian pemindahan ibu kota.

Ia pum berpendapat, pemindahan ibu kota harus disosialisasikan dari bawah dan dihitung dengan matang. Tidak seperti memberikan izin pengembang untuk membangun kawasan Serpong atau Meikarta.

Baca: BREAKING NEWS: Pura-pura Lapor, AP Bacok Polisi di Polsek Tlogowungu Pati

"Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu karena letaknya sejarahnya dan konten konten sosiologi yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun jadi gak gampang itu ruhnya dicabut itu," tegas Fahri.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan lokasi ibu kota pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut rencana, anggarannya sekitar Rp 466 triliun disiapkan.

Jokowi pun menyebut, pemerintah hanya menanggung 19 persen dengan APBN. Sisanya, lewat investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, serta BUMN.