Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini yang Akan Digali Komisi III dalam Sesi Wawancara Capim KPK

Wawancara dilakukan untuk menggali hasil profil assesment para calon, penelusuran rekam jejak, serta makalah

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Ini yang Akan Digali Komisi III dalam Sesi Wawancara Capim KPK
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Calon pimpinan KPK sudah masuk pada tahap wawancara di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (11/9/2019).

Dari 10 nama Capim yang diajukan presiden ke DPR, 5 diantaranya akan mengikuti wawancara sesi pertama pada hari ini, dan sisanya, pada sesi kedua Kamis esok. Capim yang akan mengikuti uji wawancara di hari pertama yakni, Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan wawancara dilakukan untuk menggali hasil profil assesment para calon, penelusuran rekam jejak, serta makalah yang dibuat para Capim.

"Kemudian mengenai tentang komitmen mereka terhadap agenda pemberantasan korupsi melalui KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Beredar Isu Santunan Macet, Keluarga Korban Kecelakaan Beberkan Sejumlah Kebaikan Ahmad Dhani

Baca: Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Baca: JK, Megawati, Puan Hingga Susi Hadiri Pengukuhan Yasonna Laoly sebagai Guru Besar PTIK

Menurut Masinton masing-masing fraksi di Komisi III memiliki kriteria sendiri dalam menentukan Capim mana yang layak memimpin lembaga anti rasuah tersebut.

Bagi PDIP sendiri, kriteria Capim yang akan dipilih yakni yang memiliki keberanian, bukan hanya dalam penegakkan hukum, namun juga dalam membenahi lembaga KPK sendiri.

BERITA TERKAIT

"Itu engga bisa kita pungkiri ada friksi-friksi di dalam KPK itu sendiri terutama menyangkut pegawai. Organisasi KPK itu dia harus sehat tidak boleh ada friksi-friksi di dalamnya karena ini menyangkut penegakan hukum. Jadi dia harus memiliki keberanian menata kepegawaian itu," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas