Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rapat Tertutup Revisi Undang-undang KPK Dilanjut Senin Depan

rapat ditunda pada Senin pekan depan, karena ada sejumlah daftar inventaris masalah (DIM) yang belum selesai pembahasannya.

Rapat Tertutup Revisi Undang-undang KPK Dilanjut Senin Depan
dok. DPR RI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Jumat (13/9/2019) malam.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan rapat ditunda pada Senin pekan depan, karena ada sejumlah daftar inventaris masalah (DIM) yang belum selesai pembahasannya.

"Ada beberapa substansi yang merupakan substansi usulan pemerintah yang harus kita sesuaikan dengan pendapat fraksi fraksi," kata Supratman.

Baca: Warga Kota Depok Mengunggulkan Iwan Fals Jadi Wali Kota Depok, Kalahkan Idris Abdul Samad

Supratman enggan membeberkan poin apa saja yang belum mencapai kesepakatan antarpemerintah dan DPR. Begitu juga dengan poin apa saja yang sudah disepakati.

"Kalau saya menjelaskan hasil di tingkat panja itu kan berisiko pada saya, oleh karena itu tolong sabar, dalam waktu yang tidak lama maka pembahasan di tingkat Panja akan selesai," katanya.

Yang pasti menurut Supratman, dalam membahas revisi UU KPK, Baleg akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, selain tentunya, sejumlah poin revisi yang ditolak pemerintah.

"Nanti akan disampaikan bahwa ada beberapa poin yang substantif sekali yang merupakan usulan pemerintah yang masih memerlukan pembahasan lebih dalam, tapi intinya sekali lagi dalam kerangka pembahasan ini kita mendengarkan semua aspirasi dari kelompok masyarakat, akan kita pertimbangkan semua," tuturnya.

Sementara itu Wakil ketua Baleg, Totok Daryanto menyampaikan bahwa revisi undang-undang KPK digelar tertutup sesuai dengan Tata tertib. Hanya rapat kerja yang boleh digelar secara tertutup.

"Tertutup, kalau rapat kerja terbuka, Senin insya Allah," katanya.

Totok enggan membeberkan ada tidaknya perdebatan dalam pembahasan revisi undang-undang KPK antara pemerintah dengan DPR.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas