Pertama rekening laboratorium dan yang kedua di rekening alat tulis kantor yang didalamnya ada satu komponen lem aibon yang senilai Rp 82,2 milyar.

Syaefuloh menyebutkan dari jumlah pagu itu langsung didistribusikan ke 209 sekolah.

Masing - masing sekolah sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan jumlah siswa.

Baca: Heboh Lem Aibon Masuk Anggaran Pemprov DKI Hingga Miliarn, Ini Efek Negatifnya Kalau Disalahgunakan

Baca: VIRAL Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Siapa Produsen dan Pemilik Pabriknya?

Kemudian sekolah menetapkan anggaran kebutuhannya yang di bahas bersama kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua murid melalui komite sekolah.

Dalam pembahasan itu, sekolah menghitung sesuai kebutuhan dan angka real  yang diakumulasikan dari 209 sekolah itu turun menjadi 175 milyar. 

Syaefuloh menyebutkan bahwa semua ini masih merupakan proses sementara.

"Ini proses sementara, penganyaran kan masih jalan tapi yang paling pasti proses ini akan terus kami lakukan dalam rangka efisiensi dan transparansi," ujarnya.

Dalam acara Sapa Indonesia Malam, juga hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

William merupakan anggota dewan yang mengunggah kejanggalan dalam APBD DKI Jakarta melalui akun twitternya.

Mendengar penjelasan Syaefuloh, William menganggap semua masalah ini terjadi karena kurangnya transparansi terkait APBD DKI.

"Semua masalah ini bisa terjadi karena pembahasan itu tidak dicerminkan di website APBD," ucap William saat berbincang di Sapa Indonesia Malam.

William berharap agar seluruh proses terkait APBD berjalan transparan agar tidak terjadi keributan.

Di akhir perbincangan, Aiman mengatakan adanya transparansi yang bermaslah ini yang menimbulkan kecurigaan diberbagai pihak.

Syaefuloh pun menyepakati hal itu, dan ia juga menyetui adanya tanggung jawab bersama dalam memastikan proses penyusunan anggaran sehingga dapat dilakukan secara transparan. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)