TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penempatannya akan diumumkan pada awal Desember mendatang.

Penunjukkan Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN, mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak.

Ada yang setuju dengan pemilihan Ahok itu, ada juga yang menolak dengan alasan pemilihan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena Ahok yang saat ini masih bergabung dengan partai politik.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihak-pihak yang menolak tersebut diduga ada kepentingan politik.

"Kita harap yang ribut juga, kita anggap yang politik-politik," Arya Sinulingga, dilansir dari YouTube "Kompas TV, Kamis (21/11/2019).

Arya menilai penolakan banyak datang dari sisi politik, sedangkan dari sisi ekonomi mendukung pemilihan Ahok.

"Yang ribut lebih banyak karena kontroversi dari sisi politik, dari sisi ekonomi tidak," tambah Arya.

Menurutnya, ada tanggapan positif yang datang dari bidang ekonomi.

"Ada respon positif dari sisi ekonomi, kita kan tanya-tanya di temen-temen yang di market, yang di bursa juga, temen-temen di korpori juga," jelasnya.

Arya berujar jika bidang ekonomi yang memilih Ahok itu tidak meragukan kinerja dari Ahok.

"Mereka pada umumnya positif sama Ahok, mereka nggak pernah meragukan kinerja Pak Ahok kok," ujarnya.

Kementerian BUMN melihat adanya kinerja yang baik dari Ahok, sehingga itu menjadi alasan penting untuk memilih dirinya.

"Kinerja kerja ya, tidak ada yang ragu kok sama Pak Ahok, itu yang kami lihat jadi satu titik poin penting," jelas Arya.

Sebelumnya, Arya Sinulingga menduga ada dua alasan penolakan dari serikat kerja Pertamina terkait Ahok yang akan memimpin BUMN.