"Saya katakan AD-ART nya secara implisit mengatakan, bunuh NKRI di atas bangkainya, dirikan khilafah," ujar Budiman.

Hal ini diungkapkan Budiman karena pada dasarnya di nusantara terdapat dua jenis sistem yang digunakan.

"Anda enggak mungkin dong dari wilayah Sabang sampai Merauke ada dua jenis negara," ungkap Budiman.

"Kalaupun ada kompromi sifatnya parasial seperti China terhadap Hongkong, China terhadap Macau atau Indonesia terhadap Kota Aceh dengan segala macam sejarahnya," imbuhnya.

Diketahui, FPI sebelumnya telah membuat surat pernyataan setia kepada NKRI dan pancasila.

Surat yang juga telah bermaterai itu juga sudah siserahkan pada Menteri Agama, Fachrul Razi.

Namun SKT ini digodog ulang oleh Mendagri.

Menurut Mendagri Tito saat ini masalahnya terdapat pada AD/ART FPI yang menyinggung terkait Khilafah Islamiyah dan terdapat kata NKRI bersyariah.

Sehingga SKT FPI akan memakan waktu lebih lama.

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," ujar Tito yang dilansir dari laman Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Tak hanya itu, menurut Tito ada poin yang janggal juga dalam AD/ART FPI.

Yakni adanya pelaksanaan hisbah atau pengawasan.

Tito khawatir maksud dan tujuannya adalah adanya tindakan atau penegakkan hukum sendiri.

Seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Sehingga Mendagri meminta agar FPI dapat menjelaskannya secara rinci agar tidak menyimpang.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)