TRIBUNNEWS.COM - Penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai respon dari Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy.

Diketahui pada 2021 nanti, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Dilansir Kompas.com, Mantan Mendikbud itu mendukung adanya pembenahan dalam sistem pendidikan.

"Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Muhadjir menilai adanya menteri baru memang harus dibarengi dengan perubahan dan ide baru.

"Kalau ada menteri baru kok kemudian tak ada perubahan, itu apa artinya begitu. Makanya ya harus ada perubahan," kata Muhadjir.

Ceritakan Pengalaman

Muhadjir juga membagikan pengalamannya sebagai Mendikbud pada periode pemerintahan sebelumnya.

Dikatakannya, Muhadjir kala itu mencoba mencari hal yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, sebagai menteri baru dituntut bisa menyelami kondisi yang ada.

Di samping itu, harus detail dalam melihat persoalan.

Karena hal itu akan berkaitan dengan kebijakan yang diambil.

"Kebijakan itu bagian dari pilihan. Dalam kebijakan ada political gain dan ada political loss. Maka tidak ada kebijakan yang sempurna," ujar Muhadjir.

Soal Penghapusan UN