"Belum diputuskan, karena ada manfaat dan mudharat-nya (kerugian) masing-masing."

"Mulai dari mudharat-nya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah disini, bisa menjadi virus baru bagi terorisme," papar Mahfud MD dilansir kanal YouTube Kompastv, Rabu (5/2/2020).

Lebih jauh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan terbuka menerima kembali WNI eks ISIS di Jawa Barat.

Akan tetapi, kebijakan pemulangan WNI eks ISIS harus berdasarkan pada keputusan pemerintah pusat.

Ridwan Kamil menyebut, sampai saat ini pun ia belum menerima arahan dari pemerintah pusat untuk memulangkan ratusan WNI dari Suriah.

Ia berharap, apabila jadi dipulangkan ke Indonesia, mereka harus berkomitmen pada ideologi Pancasila.

"Iya lah (diterima kembali) warga sendiri, asal insyaf dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan ilegal."

"Ingin warga kami kembali hidup normal seperti biasa dan membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila," ungkap Ridwan Kamil.

Berbeda dengan Mahfud MD dan Ridwan Kamil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara pribadi mengatakan menolak kepulangan WNI eks ISIS.

Meskipun tidak setuju, Jokowi akan tetap mengadakan rapat terbatas (Ratas) untuk membahas soal wacana tersebut.

Pihaknya masih akan memperhitungkan terlebih dahulu dengan detail mengenai keuntungan dan kerugian pemulangan ratusan WNI di Suriah.

Baca: Kontroversi Pemulangan WNI Eks ISIS, Apa Kata Presiden, Mahfud MD, Menteri Agama, dan Kepala BNPT?

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, saya akan bilang tidak (pemulangan WNI eks ISIS), tapi masih di-rataskan."

"Kita ini pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semuanya dihitung secara detail, dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas," papar Jokowi dilansir dari kanal YouTube Kompastv, Rabu (5/2/2020).

(Tribunnews.com/R Agustina, TribunnewsWiki.com/Afitria)