Ganjar pula berencana mengevaluasi kasus tersebut, dengan mengumpulkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

“Guru, orangtua, dan pengawas sekolah kita tidak cukup bekerja seperti ini. Karena kasus seperti ini sudah terjadi berkali-kali maka kita harus kerja serius," ungkapnya.

Ganjar pun mengungkapkan berbagai upaya harus dilakukan untuk menghindari kejadian serupa.

"Mesti dilakukan sistem seperti apa, sarana prasarana seperti apa, kalau perlu dipasangi CCTV sehingga tidak terjadi bulying seperti ini,” tandas Ganjar.

Respons DPR

Sementara itu, kasus perundungan siswi SMP di Purworejo memantik respons wakil rakyat.

Dilansir Kompas.com, Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan merespons kasus perundungan tersebut.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong adanya penerapan zona 'zero bullying' di setiap sekolah.

Tujuannya untuk pencegahan dan penanganan korban perundungan.

"Mendorong di setiap sekolah dibentuk sebuah zona zero bullying guna mencegah bullying dan menangani siswa yang menjadi korban," kata Huda, Kamis (13/2/2020).

Huda menyebut, sekolah harus memberi pengawasan lebih terhadap isu perundungan.

Menurut Huda, sekolah harus responsif menanggapi kasus-kasus perundungan.

"Saya khawatir sekolah-sekolah relatif tidak punya perangkap atau prosedur mekanisme apa yang harus dilakukan menyangkut soal fenomena yang semakin banyak ini," ucap dia.

Huda pun mengaku prihatin atas kejadian perundungan siswi di Purworejo.