Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Alasan Penghentian Penyelidikan 36 Kasus Korupsi, Ketua KPK: Bisa Disalahgunakan untuk Pemerasan

Alasan penghentian penyelidikan 36 kasus korupsi adalah takut disalahgunakan untuk pemerasan.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
zoom-in Alasan Penghentian Penyelidikan 36 Kasus Korupsi, Ketua KPK: Bisa Disalahgunakan untuk Pemerasan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020). 

Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengaku khawatir atas penghentian perkara itu.

Terutama bisa menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya.

"Jangan sampai pimpinan KPK melakukan abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara."

"Apalagi Ketua KPK merupakan polisi aktif sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.

"Terutama pada saat menghentikan kasus tersebut yang diduga melibatkan unsur penegak hukum," kata Wana dalam keterangan tertulis, masih melansir dari Kompas.com.

Koordinator bidang investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri (kiri) bersama Ppeneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan temuannya dalam konperensi pers terkait tren pemberantasan korupsi 2015 semester pertama di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015). Berdasarkan data ICW, kinerja aparat penegak hukum tergolong cukup baik dengan 253 kasus kendati kerugian negara yang terungkap di bawah rata-rata yait Rp2,7 triliun akibat kinerja penindakan KPK yang menurun serta aktor yang paing banyak melakukan korupsi masih berkutat pada pejabat atau pegawai kementerian pusat dan daerah. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Koordinator bidang investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri (kiri) bersama Ppeneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan temuannya dalam konperensi pers terkait tren pemberantasan korupsi 2015 semester pertama di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015). Berdasarkan data ICW, kinerja aparat penegak hukum tergolong cukup baik dengan 253 kasus kendati kerugian negara yang terungkap di bawah rata-rata yait Rp2,7 triliun akibat kinerja penindakan KPK yang menurun serta aktor yang paing banyak melakukan korupsi masih berkutat pada pejabat atau pegawai kementerian pusat dan daerah.  (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Sebab, kasus-kasus dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan melibatkan sejumlah aktor penting.

Di antaranya seperti aparat penegak hukum, kepala daerah, hingga anggota legislatif.

BERITA TERKAIT

Wana mengatakan, penghentian penyelidikan pun mestinya harus melalui proses gelar perkara yang melibatkan setiap unsur.

Dimulai dari tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum.

"Apabila ke-36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara?" kata Wana.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas