Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Jiwasraya

Kuasa Hukum: Perkara Jiwasraya Harusnya Masuk Ranah Pasar Modal

Dia menilai tidak dijelaskan kedudukan dan peran masing-masing sehingga terjadi pengelompokkan seperti itu

Kuasa Hukum: Perkara Jiwasraya Harusnya Masuk Ranah Pasar Modal
Tribunnews.com/Glery Lazuardi
Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Jiwasraya 

Selain tidak sinkron, surat dakwaan tidak menguraikan peran terdakwa, terlebih lagi terdakwa hanya seorang emiten yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal.

Sementara itu, di uraian peristiwa pidana mengandung perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) serta tindak Pidana perbarengan (Concursus Realis dan Idealis). Bahkan, surat dakwaan tidak menguraikan Predicate Crime secara jelas.

“Peran terdakwa tidak jelas dalam perkara ini dan tidak diuraikan apa bentuk kesalahan terdakwa, patut dicatat bahwa terdakwa hanya seorang emiten yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal," ujarnya

Secara tiba-tiba, kata dia, Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa jelas mens rea-nya.

Dalam menguraikan tiga tahapan rangkaian dalam TPPU, yaitu Placement-Layering dan Integration , kapan terjadi transaksi, berapa jumlah transaksi dan dengan cara bagaimana transaksi itu terjadi, juga tidak jelas di surat dakwaan.

Oleh karena itu, Susilo menegaskan dakwaan tidak dapat diterima.

Alasannya, penyidik Kejagung tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perbuatan terdakwa yang termasuk perbuatan dalam ranah Pasar Modal.

“Penyidik Kejagung telah menyalahi prosedur terkait pemblokiran, penyitaan dan atau perampasan aset pihak Ketiga yang tidak termasuk atau bukan bagian dari tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berakibat pada pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat,” tambahnya.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung mendakwa
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan pejabat Jiwasraya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 16,8 triliun.

Selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Heru Hidayat juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Upaya tindakan pencucian uang yang dilakukan Benny disamarkan dengan cara membeli tanah hingga jual beli saham.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas