Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Jerinx SID Jadi Tersangka

Kuasa Hukum Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan, Upaya Mediasi dengan IDI Bali Masih Mentok

Jika pun penangguhan itu dikabulkan oleh Polda Bali, proses hukum yang menjerat Jerinx tetap berlanjut.

Kuasa Hukum Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan, Upaya Mediasi dengan IDI Bali Masih Mentok
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali, Rabu (12/8/2020)., 

"IDI Wilayah Bali mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh aparat penegak hukum," kata Suteja melalui keterangan resminya pada Rabu (12/8/2020) malam.

Menurutnya, IDI wilayah Bali mendapatkan mandat dari PB IDI dan perwakilan di kota atau kabupaten seluruh Provinsi Bali untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Jerinx.

Salah satu konten yang dianggap mencemarkan nama baik IDI adalah kalimat yang menyebut IDI sebagai kacung WHO. IDI merasa terhina dengan tudingan tersebut.

Minta Hentikan Penyidikan

Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau Institute for Policy Research and Advocacy bersama jaringan dari Aliansi Masyarakat Sipil meminta kepolisian agar menghentikan penyidikan tersangka Jerinx.

Menurut mereka, kasus ini tidak tepat dijerat menggunakan pasal pidana baik Undang-Undang ITE maupun KUHAP.

"Kami berpendapat, penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya ini tidaklah tepat. Lebih lanjut, penahanan yang dikenakan terhadapnya tidaklah perlu untuk dilakukan dan cenderung dipaksakan," kata Deputi Direktur Advokasi ELSAM, Andi Muttaqien dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2020).

Baca: Jerinx Dijerat UU ITE, Pengamat : Bisa Mereduksi Citra Hukum di Indonesia 

Adapun pernyataan Jerinx terhadap penanganan Covid-19 yang kontraproduktif, menurut Aliansi Masyarakat Sipil, perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskusi publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui instrumen UU ITE.

Andi menjelaskan, Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut.

Sebab, menurut dia, ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori incitement to hatred/violence/discriminate atau penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA.

Tidak hanya itu, menurut Andi, penahanan yang dilakukan terhadap Jerinx oleh kepolisian bukanlah langkah yang tepat untuk diambil.

Jerinx saat dibawa ke Rutan Polda Bali untuk ditahan, Rabu 13 Agustus 2020.
Jerinx saat dibawa ke Rutan Polda Bali untuk ditahan, Rabu 13 Agustus 2020. (IST/KOMPAS.COM)

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, dimana seluruh pihak di dalam sistem peradilan pidana sedang berusaha keras mengurangi jumlah tahanan dari dalam fasilitas penahanan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di dalam fasilitas.

"Meskipun pasal yang digunakan untuk menjerat Jerinx ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan harus dapat melihat urgensi dari pelaksanaan upaya paksa ini dengan lebih baik. Terlebih, pasal yang diancamkan kepada Jerinx, sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan, yang seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi kepolisian untuk tidak memprioritaskan penahanan terhadapnya," jelas Andi.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Bali juga menyayangkan penahanan terhadap Jerinx.

Baca: Jerinx Resmi Ditahan Atas Kasus IDI Kacung WHO, Muncul Petisi Menuntut Jerinx Dibebaskan

"Kami selaku pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Bali dengan ini menyayangkan penahanan terhadap saudara I Gede Ary Astina atau JRX," kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Yoga Fitrana Cahyadi, dalam konferensi persnya di Kopi Satu, Denpasar, Kamis (13/8/2020).

Menurut PWPM, penahanan yang dikenakan terhadap Jerinx tidaklah bijak untuk dilakukan. Pasalnya, pernyataan Jerinx tersebut merupakan ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan publik dalam penanganan Covid-19.

Bahkan, penahanan yang dilakukan terhadap Jerinx tersebut justru bagian dari pengekangan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

PWPM meminta agar wacana yang diutarakan Jerinx melalui medsos menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan UU ITE untuk menjerat musisi tersebut.

Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali, Rabu (12/8/2020).,
Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali, Rabu (12/8/2020)., (Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara)

Untuk itulah, pihaknya meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan dialog intelektual ketimbang memenjarakan Jerinx dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Yoga pun meminta negara agar tidak menerapkan pasal-pasal karet, seperti Undang-undang ITE untuk memasung hak dan kebebasan berpendapat yang justru menurut dia dilindungi oleh konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28.

Selain permintaan penghentian penyidikan, dukungan moril juga diberikan kepada Jerinx. Seperti yang dilakukan Sejumlah pemuda dari Cemenggon, Celuk, Sukawati, Gianyar.

Mereka mendirikan baliho bergambarkan Jerinx dan bertuliskan #bebaskanjrxsid. Pemasangan baliho ini dilakukan secara swadaya.

"Baliho ini sebagai bentuk dukungan kami kepada JRX dan istrinya. Intinya kami berharap semoga JRX segera dibebaskan," kata salah satu pemuda yang terlibat dalam pendirian baliho, Edik Supartawan, saat dihubungi Kamis (13/8/2020) malam.

Edik menjelaskan, baliho berukuran 3x4 rersebut dibuat dengan biaya uruan dari sejumlah pemuda di Celuk, Sukawati.

"Kami urunan sama teman-teman," kata Edik. (win)

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas