TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat paska Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi UU.

Bahkan pembelokan informasi paling massive terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh.

Padahal, semangat dari UU ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

Menurut Said, penyesatan informasi ini sangat berbahaya bahkan menimbulkan gejolak ditengah tengah masyarakat.

Karena itu, dia meminta semua elemen menahan diri agar tidak menjadi corong penyebaran hoax soal UU Ciptaker ini.

“Stop penyebaran hoax untuk memprovokasi kalangan buruh. Ini sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja untuk memulihkan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi covid19,” tegas Said di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Baca: KSP: UU Cipta Kerja Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak

Said memastikan UU Ciptaker memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja.

Bahkan, untuk pekerja kontrakpun diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini bentuk perlindungan kepada para tenaga kerja.

“Saya pastikan, UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu,” ujarnya.

Dalam keterangannya, politisi Senior PDIP ini, menyampaikan 10 point guna meluruskan miss informasi mengenai UU Ciptaker ini;