Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo menyarankan agar pemerintah menunda kebijakan pembukaan sekolah tatap muka di awal tahun 2021.

Ia menilai, kebijakan pemerintah itu tidak konsisten dan tidak berbasis pada kesehatan masyarakat.

Pemerintah seharusnya mempertimbangan pengaktifan kegiatan apa pun yang memungkinkan kontak antar warga termasuk siswa sekolah, didasarkan atas kondisi epidemiologi yang menunjukkan tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu wilayah.

Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil: 5 Orang Peserta Acara Habib Rizieq di Megamendung Reaktif Covid-19

"Seharusnya ditunda. Kesehatan harus menjadi pertimbangan utama," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (19/11/2020).

Ia pun mengingatkan, ada risiko yang mengintai orang yang positif Covid-19 tanpa gejala atau OTG, khususnya untuk anak-anak.

"Harus diingat bahwa beberapa ahli mengatakan bahwa kalau seseorang terlanjur terinfeksi Covid-19 meski pun tanpa gejala atau gejala ringan, ketika sembuh ada kemungkinan sudah mengalami kelainan pada organnya (contoh fibrosis paru) yang membuat fungsinya tidak lagi optimum," jelasnya.

Windhu pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan klaster Covid-19 di dunia pendidikan dapat dicegah.

Baca juga: Nadiem: Pembukaan Sekolah Tidak Seperti di Masa Normal

"Kalau ini mengenai anak-anak kita, betapa malangnya mereka seumur hidup, kita akan kehilangan generasi emas. Ini yang harus dihindari," tutur Windhu.

Sekolah Tatap Muka Bukan Seperti Normal

Pemerintah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang.

Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak kembali seperti di masa normal, sebelum pandemi Covid-19.

"Jadi maksud pesan yang terpenting disini adalah artinya pembelajaran tatap muka, bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11/2020).

Menurut Nadiem saat ini masih ada kesalahpahaman bahwa pembelajaran akan digelar normal.