"Ekses itu seperti yang sudah kita pahami, kepolisian meminta klarifikasi dari sebagai pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa tadi walaupun latar belakang dan asal-muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan," ungkapnya.

Namun, ia menilai kondisi penanganan kegiatan antara di Jabar dan daerah lain tak bisa dipersamakan.

Sebab, tugas gubernur di luar DKI Jakarta hanya bersifat koordinatif dan tak mengurusi hal teknis kegiatan di setiap kabupaten dan kota.

Baca juga: Polri Sebut Hanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang Akan Diperiksa di Bareskrim Polri

"Semua provinsi di luar Jakarta itu sistem kewenangan pemerintahannya berbeda. Kalau di luar Jakarta semua kewenangan teknis itu ada di wali kota dan bupati."

"Jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelola oleh bupati dan wali kota."

"Karena hubungan antara bupati, wali kota, dan gubernur itu koordinatif yang tidak wajib melaporkan, hanya sifatnya koordinasi," paparnya.

Rencananya, ia datang ke Jakarta pukul 09.00 WIB didampingi Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar lantaran bakal membahas soal peraturan penegakan protokol kesehatan serta proses hierarki kewenangan pemimpin daerah.

"Saya kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan mengenai elaborasinya tentunya tidak bisa saya sampaikan. Karena saya menunggu jawaban pertanyaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian," jelasnya.

(Tribunnews.com/Shella)(Kompas.com/Dendi Ramdhani)