Edhy Prabowo Sudah Diingatkan DPR Agar tidak Serampangan Membuka Kembali Izin Ekspor Benih Lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah diingatkan Komisi IV DPR tidak sembarangan membuat kebijakan terkait izin ekspor benih lobster.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
KKP mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
"Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional," ujarnya.
Respon Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Presiden, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK.
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus dan selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air.
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan bahwa pihaknya menunggu perkembangan kasus yang menjerat Edhy di KPK tersebut.
"Kita di istana belum bisa berkomentar. Arahan pimpinan. Nunggu perkembangan di KPK seperti apa," katanya.
Menurut Donny, pemerintah menunggu kejelasan status Edhy dalam kasus tersebut sebelum mengambil keputusan.
Lagipula sampai saat ini menurutnya, status politikus Gerindra itu masih terperiksa.
"Maka itu, kita belum bisa komentar. Tunggu satu hari, setelah jelas status dari KPK seperti apa, baru kita berkomentar. Ini kan masih pemeriksaan toh," ujarnya.
Baca juga: Edhy Prabowo Jadi Tersangka KPK, Disebut Terima Rp 3,4 Miliar Melalui Staf Sang Istri
Budidaya Udang
