Yang berarti, Indonesia juga membantu penyediaan vaksin secara global.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak saja memikirkan kepentingan nasional nya, namun di saat yang sama selalu berusaha berkontribusi bagi dunia, termasuk hal terkait dengan vaksin.

“Sejak awal kita selalu berbicara mengenai kesetaraan akses vaksin yang aman dan dengan harga yang affordable/tidak mahal,” kata Menlu.

“Prinsip ini juga kita perjuangkan melalui Keketuaan Indonesia di Foreign Policy and Global Health Initiative yang mengusung tema “Affordable Healthcare for All,” lanjutnya.

3.  Diplomasi Membantu Pemerintah Menangani Krisis Ekonomi Dampak Pandemi

Menlu mengatakan penanganan pandemi memerlukan gerak cepat.

Agar dapat menjalankan gerak cepat, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE).

Pertama, bekerja sama dengan BKPM dan Perwakilan RI di luar negeri melakukan one-on-one marking investasi, dengan tujuan melancarkan realisasi investasi.

Dari upaya tersebut tercatat misalnya 16 perusahaan yang tengah dalam tahap penjajakan serius, misalnya perusahaan Korea untuk baterai dan mobil listrik dengan perkiraan nilai USD 11 miliar dan perusahaan Jepang dengan perkiraan nilai 30.5 triliun Rupiah.

5 perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan baru di Indonesia, dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 358 juta USD dan 8 perusahaan yang tengah mengurus berbagai perijinan di BKPM, dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 796,7 juta USD; 7 perusahaan mulai profit taking atau menetas, dengan nilai investasi 915 juta USD.

Baca juga: Menko Perekonomian Optimistis pada Pemulihan Ekonomi di Tahun 2021

Dari pemetaan outbound investment dalam satu tahun terakhir yang dilakukan Kemlu, setidaknya terdapat 285 perusahaan Indonesia dengan nilai mencapai USD 14,30 Milyar.

“Ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi dan dikembangkan,” kata Menlu.

Kemlu juga berkoordinasi dengan berbagai KL, lembaga ekspor, Kadin, think tanks terkait untuk terus mendorong peningkatan akses pasar produk-produk potensial Indonesia dan identifikasi produk unggulan.

Termasuk melakukan kerjasama ekonomi komprehensif dengan mitra utama serta penjajakan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan pasar non tradisional.

Indonesia juga melakukan pembuatan travel corridor arrangement bagi perjalanan bisnis esensial atau sering sebut travel corridor arrangement (TCA).

Pembuatan TCA ini ditujukan untuk secara bertahap mengaktifkan kontak bisnis yang tertahan selama pandemi tanpa mengorbankan protokol kesehatan.

Baca juga: AS Tawarkan Bantuan Rp 28 T Agar Indonesia Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini Kata Kemenlu

Sejauh ini 4 TCA telah dibuat dengan mitra ekonomi penting Indonesia yaitu: PEA, Korea Selatan, RRT dan Singapura.

Walaupun pada awal Januari ini Indonesia kembali menutup perbatasannya selama 2 minggu, mulai dari 1 hingga 14 Januari 2020 sehubungan dengan pemberitaan soal virus covid-19 baru yang terdeteksi pertama kali di Inggris.

4.  Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian dan Stabilitas Dunia: Perairan Natuna, Isu Palestina Hingga Pengungsi Rohingya

Indonesia menegaskan prinsip untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas dunia

Selama pandemi, Indonesia terus melindungi perairan Natuna dari pusaran konflik Laut Cina Selatan.

Selain melalui penegakan hukum yang konsisten, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah mencatatkan kembali posisi yang tegas tentang penolakannya atas klaim-klaim maritim yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, melalui korespondensi diplomatik ke Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen.

Menlu Retno berujar dalam isu kedaulatan, diplomasi bekerja untuk mencegah dan memagari tindakan yang dapat merugikan keutuhan wilayah NKRI.

Indonesia berusaha menjalin komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara Pasifik, dengan mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan, dan dengan mengedepankan penghormatan pada keutuhan wilayah, integritas dan kedaulatan masing-masing.

Indonesia menegaskan diri untuk terus memastikan hak-hak Bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengacu pada berbagai Resolusi PBB termasuk “two-state solution”.

Sepanjang tahun 2020, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung sementara dua rombongan pengungsi Rohingya dengan jumlah total 396 orang.

Indonesia secara konsisten menyampaikan bahwa isu pengungsi Rohingya tidak akan selesai jika akar masalah tidak diselesaikan yaitu terciptanya kondisi kondusif di Rakhine State agar repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat segera dilakukan.

“Myanmar adalah rumah mereka. Pemerintah Myanmar harus terus berusaha menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State,” kata Retno.

Menlu berujar tanpa kondisi ini, apapun yang akan dilakukan negara lain tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

Indonesia konsisten memberikan perhatian bagi penyelesaian permasalahan Rohingya melalui berbagai saluran, baik bilateral, regional melalui ASEAN dan multilateral.