Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

12 Catatan Kritis LBH Jakarta untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo

LBH menitikberatkan catatannya soal isu pelanggaran HAM dan keterlibatan Polri dalam politik kekuasaan.

Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in 12 Catatan Kritis LBH Jakarta untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Tribunnews/Jeprima
Calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan konferensi pers usai menjalani fit dan proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri di lobi Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). DPR RI akan mengumumkan terpilih dan tidaknya calon Kapolri baru di Rapat Paripurna selanjutnya. Tribunnews/Jeprima 

Pasca reformasi, kepolisian menjadi lembaga yang superpower. Sampai saat ini tidak ada lembaga yang dapat secara efektif mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban kepolisan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Propam sebagai pengawas internal di kepolisian sendiri tampak tidak berfungsi efektif. 

Sebagai contoh, dalam hasil penyelidikan Komnas HAM, ditemukan adanya abuse of proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus Novel Baswedan.

9. Penundaan Proses (Undue Delay)

Kasus penundaan proses hukum terjadi dalam berbagai kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta, diantaranya adalah terkait kasus pinjaman online.

Pada 2018, LBH Jakarta menerima pengaduan dari korban pinjaman online sebanyak 3 ribu orang. Hampir semua korban mengalami pelanggaran hak karena laporan korban ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pinjaman online tidak ditindak lanjuti oleh kepolisian.  

10. Polisi Menjadi Aktor Lapangan Pelanggaran Hak Kemerdekaan Berpendapat, Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Berita Rekomendasi

Sepanjang 2019-2020, berdasarkan pemantauan dan pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, polisi menjadi aktor lapangan yang melakukan Pelanggaran Hak Kemerdekaan Berpendapat, Berserikat, Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat dimuka umum, dalam beberapa aksi demonstrasi besar di Jakarta.

Setidaknya pada aksi #ReformasiDikorupsi dan Menolak Omnibus Law, LBH Jakarta menemukan beberapa tindakan polisi yang melanggar dengan korban antara lain pelajar, mahasiswa, anak, perempuan, buruh, petani, jurnalis.

11. Upaya Paksa Penangkapan Sewenang-wenang dan Penghalangan Akses Bantuan Hukum

Sepanjang 2019-2020 untuk wilayah Jabodetabek, Polri sudah menangkap ribuan orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi.

Pada aksi #ReformasiDikorupsi dan Menolak Omnibus Law, hampir semua korban penangkapan ditangkap sebelum mengikuti aksi, polisi menangkap secara sporadis terhadap orang yang dicurigai, bahkan banyak warga yang tidak tahu mengenai aksi juga tidak luput dari tindakan penangkapan sewenang-wenang polisi.

Berdasarkan temuan LBH Jakarta yang mendampingi korban penangkapan pada saat demonstrasi, hampir kesemuanya mengalami pelanggaran hak-haknya sebagai orang yang berhadapan dengan proses hukum.

Acapkali, kepolisian menggunakan dalih pengamanan yang tidak berdasar untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab pelaksanaan upaya paksa yang sah sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas