Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Menurut Agus, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar Agus.

Beberapa kader Demokrat yang diduga terlibat selain Marzuki Alie di antaranya Johni Allen Marbun yang saat ini menjadi Anggota Komisi V DPR, Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan pendiri Partai Demokrat M. Darmizal.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, untuk kader yang terlibat, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART.

"Ini untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan (ambil alih paksa), sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan," ujar Herzaky.

Menurutnya, kader-kader yang terlibat akan diungkap kepada masyarakat, jika proses di Mahkamah Partai sudah selesai dijalankan. "Jika memang diperlukan, akan kami ungkap ke publik. Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," paparnya.

"Siapa kader dan mantan kader yang terlibat, bukanlah hal yang patut membuat kita semua risau," sambung Herzaky. (tribun network/seno/tribun sumsel/ Arief Basuki Rohekan)