Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Para Korban UU ITE Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Hapus Pasal-pasal Karet

Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) meminta Pemerintah dan DPR serius merevisi UU ITE karena pasal-pasal karet di UU ini serba multitafsir

Para Korban UU ITE Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Hapus Pasal-pasal Karet
Danil Siregar/Tribun Medan
Febi Nur Amelia pingsan seusai menjalani sidang lanjutan dengan agenda putusan terkait kasus UU ITE, di Pengadilan Negeri, Medan, Selasa (6/10/2020). Hakim memvonis Febi bebas atas dakwaan kasus ITE saat menagih hutang istri polisi di media sosial. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) meminta Pemerintah dan DPR serius merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena pasal-pasal karet di UU ini serba multitafsir dan merugikan kepentingan masyarakat sipil.

Koordinator PAKU ITE Muhammad Arsyad mengatakan, Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, tidak banyak yang baru.

Misalnya poin H, terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

"Terkait dengan penahanan, memang subjektif penyidik. Ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak diwajibkan ditahan."

"Penyelesaian secara restoratif, ada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketika kedua belah pihak berdamai tuntutan dicabut. Tidak ada yang baru. Ini ketentuannya sudah seperti itu," ujar Arsyad kepada Tribun Network, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Komnas HAM Harap Pemerintah Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Proses Revisi UU ITE

Arsyad berharap Pemerintah bersama-sama dengan DPR duduk bersama menyelesaikan persoalan UU ITE. Terutama untuk menarik pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet.

Baca juga: Demokrasi Dianggap Melemah di Era Jokowi, Pengamat: Revisi UU ITE Jangan Hanya Basa Basi Politik

Dalam rencana melakukan revisi itu, kata Arsyad, pemerintah disarankan untuk melibatkan Komnas HAM.

"Karena presiden mengatakan ada ketidakadilan, ya libatkan Komnas HAM. Kami sebenarnya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UU ITE," ucapnya.

Susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sedangkan, tim pelaksana sendiri dikomandoi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemneko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas