Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga

Anggota DPR dinilai tidak masuk prioritas vaksin tahap II, karena bukan merupakan pekerja publik yang tingkat interaksinya tinggi. 

Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga
dok. Mardani Ali Sera
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Gedung Kura-kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 kepada anggota DPR menuai kontroversi pada Jumat, (26/2/2021).

Anggota DPR dinilai tidak masuk prioritas vaksin tahap II, karena bukan merupakan pekerja publik yang tingkat interaksinya tinggi. 

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pada prinsipnya vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi orang yang beresiko tinggi terpapar Covid-19.

Namun karena bukti vaksin Covid-19 belum kuat bisa menghadang berkali-kali penularan virus, maka orang-orang yang berada di sekitar kelompok rentan harus mendapatkan vaksinasi juga.

Baca juga: Apa Beda Vaksinasi Mandiri dengan Vaksinasi Program Pemerintah?

"Buktinya belum kuat bahwa orang yang divaksin mau ditulari berapa kali pun dia gak akan tertular. Itu engga ada buktinya jadi sehingga orang yang divaksin bisa saja tertular. Nah untuk itu supaya dia tidak tertular berarti orang beresiko di sekitarnya juga harus divaksin, logikanya begitu," kata Wiku, Jumat, (26/2/2021).

Oleh karena itu Wiku menyarankan mengenai sasaran vaksinasi jangan dilihat terlalu mikro. Apabila sasaran vaksinasi dilihat secara mikro maka yang paling ideal mendapatkan prioritas vaksin adalah warga di wilayah DKI Jakarta, karena tingkat penularannya tinggi.

"Karena untuk membentuk herd immunity. ingat yang mau dibentuk adalah herd immunity. Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota menurut saya atau aglomerasi Jabodetabek terus baru provinsi atau terus pulau. itu yang harus dilakukan," kata dia.

Baca juga: Kemenkes Klarifikasi Kabar Puluhan Wartawan Terkapar Pasca-Vaksinasi Covid-19

Wiku mengatakan apabila sasaran vaksinasi ditentukan berdasarkan asas atau prinsip keterdesakan maka, warga di wilayah Jawa dan Bali lah yang harus didahulukan. Karena menurutnya Jawa dan Bali berkontribusi terhadap 66 persen kasu Covid-19. 

"Siapapun yang ada di dalamnya semakin cepatnya, 70 persennya divaksinasi, semakin kontribusi pada kasus Indonesia jauh sekali. Turunnya jauh sekali. Kalau vaksinnya efektif dan harus dibuktikan  bahwa vaksinasi menimbulkan kekebalan yang sekarang belum diperiksa," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas