Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat Ini Yakin Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deliserdang akan Disahkan Kemenkumham

Moeldoko merupakan sosok yang berada dalam lingkaran kekuasaan, mengingat jabatannya saat ini adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pengamat Ini Yakin Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deliserdang akan Disahkan Kemenkumham
Tribun-Medan.com
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. 

"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya.

3. Jokowi Disarankan Evaluasi Moeldoko

Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Moeldoko. 

Hal ini terkait peran Moeldoko dalam KLB Demokrat hingga ia terpilih sebagai Ketua Umum.

“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden,” kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.com

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara atas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara atas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Kolase Tangkap Layar Kompas TV)

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.

Sebab, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Mantan Kader Demokrat Roy Suryo Anggap De Javu Sedang Terjadi

Berita Rekomendasi

Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, hal itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden memberi restu politiknya.

“Jika memang Presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, Presiden harusnya selamatkan Demokrat," kata Umam.

(Tribunnews.com/Daryono/Vincentius Jyestha Candraditya/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas