Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Indonesia Ajak Negara Anggota PBB Perkuat Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Indonesia mengajak negara anggota PBB untuk semakin memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Indonesia Ajak Negara Anggota PBB Perkuat Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
YouTube Kemenko Polhukam RI
Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD atas Kasus Korupsi Asabri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mengajak negara anggota PBB untuk semakin memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hal tersebut guna mendorong pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 khususnya Tujuan 16.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menyampaikan pernyataan nasional RI secara virtual pada pertemuan The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice di Kyoto Jepang pada Minggu (7/3/2021).

“Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Minggu (7/32021).

Mahfud melanjutkan, oleh karena itu kerja sama negara-negara dalam penanggulangan kejahatan dapat mendorong pencapaian Agenda 2030.

Sebaliknya, kata Mahfud, pencapaian SDGs dapat berkontribusi pada pemberantasan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan lintas negara.

Baca juga: Presiden Yakin Indonesia Lahirkan Terobosan untuk Capai Target SDGs

Indonesia, kata Mahfud, mengusulkan pembentukan norma dan standard internasional guna memenuhi SDG khususnya Tujuan 16.2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrim.

Standard tersebut, kata Mahfud, akan focus kepada tiga aspek yaitu pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, dengan menjunjung hak-hak anak. 

Mahfud juga menyebutkan Indonesia telah mengintegrasikan reformasi keadilan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Melalui RPJMN ini, kata dia, Indonesia menetapkan tujuan untuk sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mudah diakses dan terjangkau.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas