Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tes Wawasan Kebangsaan di KPK Dinilai Tidak boleh Jadi Screening Ideologi

Usman mengatakan, jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut sama saja mundur ke era pra-reformasi.

Tes Wawasan Kebangsaan di KPK Dinilai Tidak boleh Jadi Screening Ideologi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi KPK. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Tes Wawasan Kebangsaan di lingkungan KPK tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang punya pandangan politik dengan pemerintah.

Usman mengatakan, jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut sama saja mundur ke era pra-reformasi.

Hal tersebut disampaikan Usman menanggapi kabar adanya sekira 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes “wawasan kebangsaan” untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tes Wawasan Kebangsaan ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah. Itu sama saja mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada 1990, ketika setiap pegawai negeri harus melalui 'litsus atau penelitian khusus' atau “bersih lingkungan” yang diskriminatif," kata Usman pada Selasa (4/5/2021).

Mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadinya, kata Usman, jelas merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan.

Baca juga: Santer Isu Novel Baswedan akan Diberhentikan dari KPK, Apa Kata Firli Bahuri?

Menurutnya hal tersebut jelas melanggar hak sipil dan merupakan stigma kelompok yang sewenang-wenang.

Menurut standard hak asasi manusia international maupun hukum di Indonesia, kata dia, pekerja seharusnya dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya, bukan ‘kemurnian’ ideologisnya. 

"Di masa lalu, Litsus semacam ini menimbulkan masalah ideologis atas pendidikan dan menjauhkan banyak orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai negeri akibat kriteria yang tidak jelas dan diterapkan secara tidak merata. Mengapa hanya KPK? Ada apa?” kata Usman 

Screening ideologis yang diduga dilakukan melalui Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, kata dia, merupakan langkah mundur dalam penghormatan HAM di negara.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas