Akhirnya, dua ormas islam tersebut dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah karena bertentangan dengan undang-undang ormas. 

Namun demikian, langkah pemerintah dipandang oleh sebagian pihak sebagai tindakan yang mengancam kebebasan berpendapat dan berserikat. Masih ada pro dan kontra. 

"Perbedaan pandangan ini menunjukkan anomali. Di satu sisi pemerintah dinilai menabrak demokrasi di sisi lain justru menyelamatkan demokrasi dari ancaman kelompok tertentu," ucap Karyono.

Baca juga: Refly Harun dan 5 Ahli Lainnya Dihadirkan Kubu Habib Rizieq dalam Sidang Lanjutan Hari Ini

Perbedaan pandangan terkait larangan dua ormas tersebut tentu sulit dihindari karena perbedaan pendapat itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. 

Tetapi, pelaksanaan demokrasi harus berjalan di atas rel konstitusi dan regulasi agar demokrasi tidak memakan anak kandungnya sendiri. 

"Dengan kata lain, aturan diperlukan agar demokrasi berjalan dengan baik," tutupnya.