Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Harus Segera Diakhiri
"Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," kata Satyo Purwanto
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diakhiri.
Jika tidak, tentu membuat kinerja lembaga antirasuah tersebut terganggu.
"Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar. Jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," kata Satyo Purwanto kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).
Satyo mengatakan, KPK saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Seperti penanganan perkara pengadaan bantuan sosial untuk Covid-19 yang merugikan negara triliunan rupiah.
"Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ungkapnya.
Baca juga: Novel Baswedan: Kami Seperti Dibuat Lebih Jelek Dibandingkan Koruptor
Daripada menimbulkan perang opini, Satyo menilai pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain dengan membawa semangat memberantas rasuah di tanah air.
Baca juga: Novel Baswedan Ungkap Ketua KPK Pernah Bikin Daftar Nama Pegawai yang Diwaspadai
"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK) itu, kan non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral meningkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," kata Satyo.
Mardani Ali Nilai Pegawai KPK Tak Perlu TWK, Cukup dengan Pernyataan Setia pada Pancasila & UUD 1945
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tak perlu menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tanggapan politisi PKS ini berkaitan 51 pegawai KPK yang berakhir nasib dipecat karena tak lolos TWK.
Sebagai gantinya, kata Mardani, pegawai KPK cukup menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan konstitusi UUD 1945.
Menurutnya, tes syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu abstrak.
Bahkan, lanjut Mardani, saat ini TWK bisa saja beralih fungsi menjadi instrumen untuk menyingirkan pegawai yang sudah banyak berjuang demi lembaga anti-rasuah itu.
Baca juga: Cerita Putri Saat Ikut Tes TWK KPK: dari 200 Pertanyaan, Soal Anti Korupsinya Cuma Satu
