Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhamad Najih menyebut pihaknya sudah menerima surat keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi ORI soal TWK KPK.

"Sekarang sedang dipelajari oleh keasistenan utama bidang menajemen mutu," kata Najih saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Najih mengatakan keberatan LPK akan ditelaah lebih dulu oleh ORI. Akademisi bidang hukum itu juga memastikan bahwa minggu kemungkinan akan selesai.

"Semoga dalam minggu ini sudah kelar," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyerahkan surat keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) Ombudsman terkait adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Surat keberatan dilayangkan kepada Ketua Ombudsman Mokhammad Najih.

"Sudah," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Rekomendasi Ombudsman Diabaikan, Pakar Nilai KPK Harus Jelaskan ke Publik

Pernyataan Ghufron ini kembali ditegaskan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Menurut Ali, KPK sudah menyerahkan surat keberatan tersebut kepada Ombudsman.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, pagi ini surat keberatan KPK atas LHAP dimaksud sudah diserahkan kepada Ombudsman RI," katanya.

Diberitakan, KPK menyatakan keberatan atas temuan Ombudsman yang menyebut adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

"Kami menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/8/2021).

Ghufron menyatakan, temuan Ombudsman yang menyebut adanya maladministrasi dalam pelaksaan TWK tidak berdasar bukti dan hukum.