Maka pemerintah meminta bantuan swasta untuk mencari biaya. Adapun biaya pelaksanaan Sea Games tersebut sebesar Rp 70 Miliar.

Pemerintah melalui Kemenpora menerbitkan Inpres terkait pelaksanaan Sea Games oleh konsorsium swasta.

Konsorsium Swasta yang di tunjuk oleh pemerintah dimana dalam hal ini Subjek Hukumnya adalah PT.TIM.

"Dan PT TIM menyanggupi untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 70 Miliar," terangnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo yang lain Prisma Wardhana Sasmita menjelaskan PT.TIM sebagai KMP Sea Games 1997 di persiapkan Enggartiasto Lukita dan Bambang Riyadi Soegomo sebagai pemilik saham PT tersebut.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Bambang Trihatmodjo Bukan Pemegang Saham di PT TIM

Peran Enggartiasto Lukita dalam penyelenggaraan Sea Games adalah sebagai orang yang ikut menyiapkan PT TIM yang kemudian dijadikan sebagai subjek hukum konsorsium dalam pelaksanaan Sea Games 1997.

Kemudian Enggartiasto Lukita melakukan komunikasi dengan Bambang Riyadi untuk dapat mengajak Bambang Trihatmodjo agar yang bersangkutan bersedia menjadi Ketua KMP Sea Games 1997.

"Namun posisi Bambang Trihatmodjo hanya sebagai Komisaris tanpa memiliki saham dalam PT.TIM," terangnya.

Sesuai dengan perjanjian awal tersebut anggaran yang disepakati sebesar Rp 70 Miliar untuk pelaksanaan Sea Games 1997.

Akan tetapi dalam perjalannya, pemerintah meminta Konsosium Swasta Sea Games 1997 untuk membangun lapangan Hock beserta mengurus Persiapan Kontigen Atlet untuk Sea Games tersebut.

Hal ini membuat biaya penyelenggaraan Sea Games 1997 membengkak.

Anggaran membengkak menjadi Rp 121 Miliar untuk biaya penyelenggara dan pembangunan lapangan dan sebagainya di tambah Rp 35 Miliar untuk persiapan Kontigen Altlet Sea Games.

Padahal awalnya, pembengkakan anggaran itu tidak masuk ke dalam tanggung jawab konsorsium.

Akan tetepi, demi suksesnya Sea Games ini, KMP Sea Games 1997 ini meminta bantuan kepada pemerintah.