KSP: Kerukunan Umat Beragama Modal Pemda Tegakkan HAM
Menurut Jaleswari, penyelesaian kasus HAM terutama terkait masalah toleransi beragama di sejumlah daerah harus menjadi role model bagi daerah lain.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan sejumlah pemerintah daerah dalam menciptakan kerukunan umat beragama menjadi modal besar dalam menciptakan ekosistem penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan ini, menanggapi peringatan hari HAM sedunia yang jatuh, Jumat (10/12/2021).
“Kisah-kisah baik dari daerah yang berhasil menciptakan toleransi beragama akan berguna untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus HAM terkait intoleransi dan diskriminasi,” kata Jaleswari, Jumat (10/12/2021) .
Menurut Jaleswari, penyelesaian kasus HAM terutama terkait masalah toleransi beragama di sejumlah daerah harus menjadi role model bagi daerah lain.
”Sehingga dalam jangka waktu yang panjang memudahkan untuk tidak terjadinya pelanggaran HAM yang berulang,” katanya.
Baca juga: Komnas HAM Dorong Indonesia Jadi Model Terbaik Bagi Wacana dan Praktik Islam dan Hak Asasi Manusia
Jaleswari juga mencontohkan, upaya pemerintah kota Kupang yang berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui program rumah kebersamaan.
Program ini menjadi solusi atas konflik yang muncul dalam pembangunan rumah ibadah di suatu kawasan.
“Pemda dan FKUB setempat membuat terobosan dengan menciptakan forum kebersamaan yang di dalamnya berisi tokoh-tokoh agama,” kata Jaleswari.
Di tempat terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui, penyelesaian kasus HAM terkait intoleransi beragama memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, dan melibatkan berbagai stakeholder terutama para tokoh agama.
Baca juga: Di Depan Presiden, Komnas HAM Minta Dilibatkan Dalam Perbaikan UU Cipta Kerja
“Apabila ada gejolak mengenai agama, maka FKUB masuk untuk membantu. Misalnya masalah izin kerja dengan masyarakat sekitar mayoritas muslim, FKUB masuk dan mencari tahu maksud untuk menentramkan masyarakat disitu, sehingga pemkot lebih mudah untuk masuk juga,” kata Hendrar Prihadi.
Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kota Singkawang. Guna meredam konflik antar agama, pemkot sering menggelar diskusi dan audensi dengan komunitas-komunitas umat beragama, bahkan menggelar perayaan hari raya setiap agama.
“Kita juga sering menggelar event kebudayaan, dengan menampilkan budayanya masing-masing etnis. Ini yang membuat kota Singkawang meraih predikat kota Tertoleran 2 tahun berturut-turut,” kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.
